Manajemen Ketenagaan Puskesmas

Petugas puskesmas sekarang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera dipenuhi. Pemikiran ini bukan hanya semata karena meringankan kegiatan puskesmas yang sudah semakin banyak itu, namun juga mengingat pelayanan kesehatan yang sudah menjadi hak penduduk, haruslah sudah dilaksanakan dengan prima. Sudah ketinggalan kalau kita masih merasa paling hebat karena satu-satunya petugas kesehatan yang selalu dibutuhkan dalam banyak hal di desa misalnya. Yang diperlukan bukan sekedar jumlah akan tetapi kualitas. Karena itu berkaitan dengan perlunya sumber daya manusia tersebut perlu kita memiliki SDM yang Ramah, Kompeten dan berpihak pada Rakyat. Demikian misi bu Menteri.

Karena itu dalam menjamin ketersedian (kaitannya dengan jumlah) tenaga yang masih dibutuhkan di banyak puskesmas maka tenaga dibawah ini dirasakan sangat perlu ada di Puskesmas :

• Bidan Puskesmas seharusnya minimal 2 (dua) orang : Peran ini jelas dalam petunjuk pelaksanaan Supervisi Bidan di Desa. Disana berbunyi di puskesmas induk seharusnya ada Bidan Koordinator (Bikor) dan Koordinator KIA dengan tugas yang terpisah sehingga bila hanya dirangkap satu orang pastilah ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak terlaksana.
• Bendahara. Sebaiknya Puskesmas sudah mendapatkan pengelola keuangan tersendiri yang sesuai dengan fungsionalnya. Kebutuhan ini semakin penting bila dikaitkan dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang seharusnya sudah berada di tingkat puskesmas.
• Dokter. Bila pelayanan sudah mengharuskan berbagai payung hukum digunakan maka tentu saja Puskesmas dengan 1 orang dokter sudah sulit sekali untuk berinovasi dalam pelayanan. Apalagi bila yang melaksanakan fungsi dokter puskesmas adalah kepala puskesmas yang kebetulan juga dokter.
• Tenaga Promosi Kesehatan dan Tenaga Sanitarian. Sehubungan dengan pentingnya pencapaian target-target kesehatan yang meliputi bukan saja pelayanan, akan tetapi perlunya lingkungan sehat dan PHBS. Maka tenaga ini harusnya tidak dibebankan kepada tenaga yang sudah fungsional lain.
• Bagi Puskesmas Perawatan, sebaiknya jumlah tenaga perawat khusus Rawat Inap adalah 2 kali jumlah bed. Di Rumah Sakit dengan pelayanan yang memuaskan biasanya malah sampai dengan 3 kali jumlah bed.

Tentu saja itu hanyalah garis besar dari usulan jumlah petugas. Usulan sebenarnya yang lebih obyektif adalah dengan menerapkan Analisis Ketenagaan dengan metode Workload Indicator Staff Need (WISN). Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan WISN adalah juga memperhitungkan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, bukan hanya tupoksi yang saat ini dijalani.

Untuk menjamin kompetensi petugas perlu kiranya ditetapkan pelatihan-pelatihan yang merupakan keharusan bagi setiap tenaga fungsional. Untuk tenaga dokter dan bidan sudah ada, sedang kaitannya dengan bidan di desa yang akan mendapatkan tugas tambahan harus ada pelatihan khusus. Agar tidak terjadi pelanggaran payung hukum dalam penanganan pasien di desa.