Komprehensif menurut Puskesmas Sukodono

Standard

Kalo ini sih pkm krejengan .. Puskesmas Sukodono, Sidoarjo diminta memberikan presentasi sehubungan sudah dinilai bisa komprehensif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Menurut Bu .. dari Puskesmas Sukodono tersebut komprehensif di Puskesmas dibagi 3 yaitu :

  1. Komprehensif Wilayah Kerja
  2. Komprehensif Pelayanan dan Program
  3. Komprehensif Mutu

Komprehensif wilayah kerja diartikan sebagai hanya ada satu nomer indeks yang bisa digunakan oleh satu orang di beberapa kecamatan terdekat dengan tempat tinggalnya

Komprehensif Pelayanan dan Program diartikan sebagai penanganan yang spesifik oleh unit tertentu seperti misalnya masuk di BP ditemukan tersangka TB paru maka diteruskan ke poli penyakit menular dst dst.

Komprehensif mutu dijelaskan dengan penerapan ISO 9001-2000.

Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu … dari Puskesmas Sukodono. Karena ini sebenarnya juga terkait dengan beberapa diskusi yang dilakukan di blog ini.

Komprehensif Wilayah Kerja

Saya setuju banget dengan apa yang disebutkan oleh beliau. Karena di blog ini ada masalah yang seru dibahas, SIMPUS. Bicara simpus, bicara database dan pasti tak lepas dari penomoran indeks. Sekarang kita lupakan dulu adu otot leher emosi tentang simpus mana yg lebih yahud .. mari sekarang waktunya kita duduk menyelesaikan masalah yang segera muncul dengan diterapkannya SIMPUS (secara global). Kabupaten Probolinggo harus menyusun kembali bagaimana meng-indeks pasien di seluruh wilayah kabupaten bahkan untuk yang datang dari luar kabupaten karena berada di perbatasan.

Persetujuan yang dulu cara mengindeks pasien 8 (delapan) digit sebagai berikut : XX000000. XX ditulis untuk kode desa X pertama A-X = kode kecamatan. X kedua = sejumlah desa (paling banyak 18, kraksaan). 0000 pertama adalah nomer keluarga disatu desa, setiap XX ganti 0000 dimulai lagi dari 0001. jadi tiap desa punya kemungkinan 9999 keluarga. 00 terakhir adalah nomer anggota keluarga. Biasa dimulai dari KK = 01 dst.

Nah ini memang perlu dibenahi, jangan lagi ini digampangin .. kalo mau semua sepakat .. harus ada keputusan cara meng-indeks.

Komprehensif Pelayanan dan Program

Nah disini saya agak-agak ragu .. mungkin karena cara mencontohkannya aja yang kurang pas ..  misalnya pada program TB Paru itu yaa

Kalo ikut alurnya Sukodono begini :

Pasien -> Loket -> BP -> Lab dll -> D/ TB Paru -> P2 TB Paru. sampai disini alur berhenti.

Menurut saya kalo ini contohnya masih jauh bisa dibilang komprehensif. Gambaran saya ttg komprehensif pada pasien ini  adalah : Loket s.d Penentuan Diagnosis saya setuju dilakukan oleh BP cs. Tapi tidak lantas dilempar ke P2 TB Paru. Seharusnya setelah muncul diagnosis semua program terkait melaksanakan tugasnya secara komprehensif terhadap pasien ini. Tanpa bermaksud terlalu redaksionis, misalnya anak panahnya itu harus dibalik semua yang melayani pasien ini dan tidak hanya berasal dari P2 TB Paru.

Anggapan saya begini. Dengan tetap melaksanakan program SIMPUS seharusnya bila muncul diagnosis TB Paru .. secara bersamaan di bagian Gizi muncul sasaran baru untuk perbaikan gizi penderita penyakit menular, di PHN muncul sasaran baru untuk peningkatan perawatan kesehatan oleh keluarga, di Promosi muncul peta daerah yang siap dilakukan promosi TB Paru, di P2 TB Paru tentu saja sebagai sasaran dst dst ..  

Komprehensif Mutu Pelayanan

Disini beliau menjabarkan tentang ISO. Saya sih setuju-setuju aja meski belum mendapat kesempatan untuk ber-ISO-ria saya yakin ada perbaikan mutu yang bisa di tingkatkan dengan ISO. Namun bicara ISO, kayaknya kita akan ketinggalan kalo hanya mengandalkan ISO 9001-2000 yg notebene adalah bertitik berat pada pemeliharaan dokumen. Kenapa ngga diteruskan dengan ISO 9004-2000 yang lebih mirip dengan Total Quality Management (TQM)? Entahlah mungkin nanti kalo udah dapet bisa komentar lebih jauh.

Akhirnya menurut saya selama belum ada acuan peraturan resmi tentang pelayanan komprehensif di puskesmas hal ini masih menjadi wacana yang bisa sangat berbeda-beda dalam hal penerapan. Sebenarnya walaupun permenkes 128/2004 kebijakan dasar puskesmas itu sudah agak usang dan tidak bisa dijadikan lagi dasar hukum, didalamnya ada pasal yang menerangkan tentang azas keterpaduan. Ini bisa mendasari komprehensivitas. Masing-masing ka pkm yang datang kemaren saja punya pikiran masing-masing.

Wallahu’alam.

Advertisements

One thought on “Komprehensif menurut Puskesmas Sukodono

  1. salam kenal pak…
    Menarik sekali dunia puskesmas kita ya… maklumlah katanya teman dewan diantara satker yang ada di pemkab (kalo di ngawi) yang paling pinter adalah dinas kesehatan, karenanya pasti asyik dinamika di dinkes dan puskesmas.
    Untuk index nomor register memang menjadi masalah bagi pelaksana simpus di daerah masing-masing. (termasuk di BKN dengan mengganti NIP baru yg uniq). intinya sebenarnya index tidak menjadi masalah, misalnya data digabungkan dengan data puskesmas lain maka akan ada tambagan di id atau noregnya. yang menjadi masalah kalo ada pasien luar daerah..
    Mungkin sebenarnya bisa diambil kebijakan untuk px luar daerah pake kode tertentu, atau database register pasien digabungkan di tingkat kab. dan di kembalikan ke puskesmas masing-masing. jadi data base pasien 1 puskemas memuat seluruh noreg px kabupaten. (sekedar biodata, untuk rekammedis tatap ada di puskesmas masing2).
    Kami tunggu tulisan dan kritikannya untuk kemajuan kita bersama.

    Salam Sukses…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s