WHA 2008 dan SKN 2009, binatang apa lagi itu ?

Standard

The World Health Assembly is the decision-making body of WHO. It is attended by delegations from all WHO Member States and focuses on a specific health agenda prepared by the Executive Board. The main functions of the World Health Assembly are to determine the policies of the Organization, appoint the Director-General, supervise financial policies, and review and approve the proposed programme budget. The Health Assembly is held annually in Geneva, Switzerland.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dalam WHA 2008 disepakati bersama bahwa pendekatan Primary Health Care (PHC) tetap masih relevan untuk mencapai Sehat Bagi Semua (Health for All) setelah melalui revitalisasi. Sebagaimana dijelaskan bahwa SKN 2009 dirumuskan dengan memperhatikan revitalisasi PHC yang mencakup empat bidang, yaitu:

  1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata (Universal coverage),
  2. Pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat (People center),
  3. Kebijakan pembangunan kesehatan,
  4. Kepemimpinan kesehatan untuk semua

dan memperhatikan inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Implementasinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas, ditelaah sebagai berikut:

a. Cakupan pelayanan kesehatan adil dan merata (Universal Coverage),

imageSuatu pelayanan kesehatan yang berupaya untuk dapat mencakup semua target sasaran penduduk dalam wilayah kerja tanggung jawabnya, merupakan tantangan kedepan untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akses pada pelayanan kesehatan yang berkualitas serta memuaskan. Pembiayaan pelayanan kesehatan perseorangan melalui model “out of pocket”, selain tidak dapat menjamin seseorang akan dapat akses pada pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya sampai tuntas, juga memiskinkan si penderita dan keluarganya. Model pembiayaan perseorangan perlu dialihkan untuk dibiayai masyarakat secara gotong royong, sedangkan biaya pemerintah dimaksimalkan untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat (UKM).

b. Pelayanan yang berpihak kepada rakyat (People centred),

imageUntuk diimplementasikan dalam bentuk pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada pelanggannya (customer’s oriented), sudah dikembangkan dan perlu diperluas melalui rencana yang jelas, dan ini merupakan tantangan kedepan. Program akreditasi puskesmas yang segera akan dimulai bertujuan untuk mengarahkan puskesmas meningkatkan layanannya menuju suatu layanan yang terstandarisasi kualitasnya dan memuaskan (customer’s oriented; people centred; people centricity), dan dalam skala besar sebagaimana SKN 2009, disebutkan layanan yang berpihak kepada rakyat.

c. Kebijakan pembangunan kesehatan (Healthy public policy),

imageTelah ada beberapa peraturan maupun peraturan daerah yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terpajan (exposure) pada bahan-bahan berbahaya ataupun perilaku tidak sehat/berbahaya, yang akan menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan, akan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk dapat memahami dan kemudian mematuhi peraturan-peraturan dimaksud dalam upaya pencegahan terjadinya masalah ataupun penyakit yang diakibatkannya.

Puskesmas dapat melakukan pemantauan sekaligus identifikasi masalah kesehatan ataupun penyakit, memanfaatkan informasi yang berbasis bukti (evidence based), memantau implementasi peraturan atau peraturan daerah yang melindungi masyarakat, kemudian melaporkan ataupun memberikan masukan/advokasi, kepada Camat, pihak-pihak berkepentingan di tingkat kecamatan ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, untuk tindak-lanjut mengatasi permasalahannya, dan diupayakan langkah-langkah perbaikannya atau mengusulkan dirumuskannya dan dikeluarkannya peraturan daerah yang diperkirakan diperlukan, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya masalah ataupun penyakit. Hal ini merupakan tantangan baik bagi Puskesmas sendiri ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota, untuk dapat mengimplementasikan sekaligus mengawal kesepakatan global Healthy Public Policy tersebut.

d. Kepemimpinan (Leadership),

imageSekalipun pengertian/batasan tentang Kepemimpinan Kesehatan bagi Semua (HFA Leadership) sudah diperkenalkan, namun pengembangannya kemudian tidak jelas baik pada tingkat Kabupaten/kota ataupun puskesmas, sehingga pemahaman atas manfaat bila diimplementasikan di puskesmas dan bagaimana cara mengimplementasikannya di puskesmas juga tidak jelas. Sebagai UPT Dinas Kesehatan, bertanggung-jawab menyelenggarakan sebagian tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, puskesmas perlu menguasai kepemimpinan holistik yang mampu menggerakkan semua pihak, berperan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat di wilayahnya.

WHA 2008 adalah tantangan yang harus dijawab insan kesehatan terutama yang berada di lini pelayanan dasar. Bisakah kita menuju kesana?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s